Jumat, 25 Februari 2011

Globalisasi dan kemiskinan di Thailand

Mencoba melihat keterkaitan antara globalisasi dan fenomena kemiskinan di Thailand pertama-tamaharus di ketahui dasar penarikan keterkaitan hubungan antara keduanya. Globalisasi sangat erat dengan teori ketergantungan. Teori ketergantungan melihat bahwa bantuan luar negeri selalu menjadi perangkap ketergantungan ekonomi negara miskin oleh negara kaya. Karena hal ini akan mengarah pada situasi eksploitatif yangg pada waktunya akan melahirkan sebuah kondisi yang oleh Frank disebut sebagai pengembangan ketergantungan (the development of underdevelopment).
Pada bulan Juli 1997, saat krisis finansial Asia yang melanda ekonomi Thailand, ratusan pekerja di konstruksi dan industri jasa di Bangkok diberhentikan. Pengangguran baru ini pindah kembali ke daerah pedesaan untuk mencari pekerjaan di sektor pertanian yang kuat tampil di masa itu. Migrasi ini menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat di daerah pertanian karena tidak semua penganggur bisa terserap di sektor pertanian. Wilayah timur laut mengalami peningkatan terbesar dalam kemiskinan selama periode ini, naik dari 19,4 % pada 1.996-30,8 % pada tahun 1999. Kemiskinan secara keseluruhan di Thailand naik dari 11,4 % pada tahun 1996 menjadi 13 % pada tahun 1998 sebagai tambahan 1,1 juta orang jatuh di bawah garis kemiskinan.
Penyebab kemiskinan di thailand secara umum terdiri dari beberapa faktor. Pertama, pemerintah Thailand terlalu memusatkan pembangunan di Bangkok atau daerah perkotaan. Daerah pedesaan diabaikan. Hal ini dibuktikan dengan sumbangan GDP bangkok untuk Thailand sebesar 50% meskipun penduduk bangkok hanya 10% dari populasi Thailand. Pekerjaan bergaji besar dan investasi semua tersentralisasi ke Bangkok dan sekitarnya.
Kedua, pemerintah gagal menyiapkan jaring pengaman sosial di tengah konsentarsi mereka terhadap reformasi ekonomi dan industrialisasi. Pemerintah luput memperhitngkan keselamatan industri yang tidak siap menghadapi kebijakan ekonomi dan tantangan yang ada. Ketiga, sistem pendidikan yang tidak memadai menyebabkan kesenjangan pendapatan antara masyarakat erkotaan dan pedesaan yang tidak mampu menyekolahkan anaknya bahkan di tngkat sekolah dasar. Keempat, pemerintah gagal menyiapkan kebijakan reformasi lahan pertanian. Tuntutan sewa menyewa tanah, tuntutan akan hasil pertanian, populasi yang semakin meningkat, menyebabkan masyarakat kemudian menerobos hutan dan menjadi pemilik tanah ilegal karena tidak ada dukungan dari pemerintah, dan ini kemudian menyebabkan rendahnya produktivitas tanah.
Pertanyaan yang kemudian timbul, apa hubungan dari semua fenomena di atas dengan globalisasi. Apakah kemiskinan di atas disebabkan dependensi Thailand terhadap ekonomi internasional yang semakin membuatnya terpuruk seperti yang disebutkan oleh teori keterbelakangan, atau sesuai dengan teori ketergantungan bahwa ketergantungan terhadap sistem ekonomi internasional tidak berpengaruh mutlak terhadap suatu negara tetapi faktor domestiklah yang paling dominan.
Penduduk Thailand diperkirakan sebanyak 63.430.000 jiwa. 69% tinggal di pedesaan, 15% di bbangkok, dan 16% sisanya tinggal di sekitar bangkok. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengklasifikasikan orang-orang miskin - orang-orang yang hidup pada atau di bawah "garis kemiskinan" sebagai orang-orang yang pendapatannya adalah US $ 1,00 per hari atau kurang (42-44 baht per hari / 1.338 baht per bulan). Orang miskin pendapatannya kurang dari 80% dari garis kemiskinan tingkat pendapatan (untuk Thailand ini adalah 35 baht per hari / 1.070 baht per bulan). Hampir miskin adalah orang-orang memperoleh antara 100% dan 120% dari garis kemiskinan tingkat pendapatan (untuk Thailand ini adalah 53 baht per hari / 1.606 baht per bulan). Menurut sebuah laporan PBB yang dikeluarkan pada tahun 2000, Thailand telah 9.8 juta orang miskin, sangat miskin 5,8 juta orang dan hampir miskin 3,4 juta orang. Total adalah 19 juta, atau 29,9% dari populasi, dan terkonsentrasi di propinsi sepanjang perbatasan di Barat, Utara, dan daerah timur laut.
Thailand adalah negara pertama yang mengalami krisis ekonomi 1997. Padahal, laporan United Nations Development Programme (UNDP) Poverty Report 2000, sampai dengan pertengahan 1990-an, Thailand adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Dari tahun 1977 sampai 1996, pertumbuhan ekonominya selalu di atas 7 % per tahun. Keberhasilan ekonomi tersebut telah mampu menurunkan angka kemiskinan dari 33 % pada tahun 1988 menjadi 11 % pada tahun 1996. Mata uang Thailand mengalamii coollapse pada tahun 1997, dan ini menjadi awal dari krisis kepercayaan. Terjadi penarikan modal secara besar-besaran di Thailand yang menyebabkan kegoyahan ekonomi nasional yang berdampak hingga saat ini.
Akibat krisis, Thailand mengalami jatuhnya nilai mata uang sampai 55 % dibandingkan sebelum krisis. Pada tahun 1998, pertumbuhan ekonomi mengalami minus pada angka -8 %, sedangkan inflasi tahunan juga sangat tinggi walaupun kurang dari 10%. Ketika krisis berjalan terus, pengangguran sampai membengkak, GDP anjlok dan bank-bank tutup. Tingkat pengangguran di Thailand  mencapai 3 kali lipat. Pada tahun 1998, GDP di Thailand 10,8%, sementara itu, tiga tahun kemudian terjadi penurunan lagi sebesar 2,3%. Di Thailand, sebelum terjadinya krisis moneter pada tahun 1997, terdapat kecenderungan penurunan jumlah orang miskin.
Sebaliknya, setelah adanya krisis pada tahun 1998 di setiap bagian terdapat peningkatan jumlah orang miskin, khususnya pada daerah yang di luar kotamadya karena pada daerah-daerah tersebut terdapat lebih banyak orang miskin. Secara keseluruhan jika dilihat dari tabel rasio orang miskin pada tahun sebelum dan sesudah krisis, terdapat perubahan yang signifikan. Pada tahun 1996 jumlah orang miskin sebesar 17,0%,  sementara itu pada tahun 1998 dan 2000 terjadi peningkatan jumlah orang miskin masing-masing menjadi 18,8% dan 21,3%. Jumlah orang miskin pada tahun 1996 adalah sebesar 9.805.000, sedangkan pada tahun 1998 meningkat menjadi 11.019.000 dan pada tahun 2000 meningkat lagi menjadi 12.760.000 orang. Melihat kondisi yang memburuk, Pemerintah Thailand mengambil langkah dalam membantu masyarakat dengan beberapa kebijakan. Ternyata dengan pelan-pelan kebijakan pemerintah itu dapat mengurangi jumlah kemiskinan, yaitu dari tahun 2000 dengan rasio kemiskinan 21,3 % turun menjadi 15,5 % dan 11,25 pada setiap 2 tahun berikutnya.
Pengaruh iklim ekonomi global sangat berpengaruh pada stabilitas ekonomi nasional Thailand. Hal yang sama juga berlaku terhadap hampir semua negara berkembang yang industrinya di topang dengan modal hutang ataupun investasi asing. Malah Tingkat pengangguran Thailand diperkirakan akan meningkat setidaknya 2-2,5 % pada 2009. Angka ini naik dari 1,5-2,5 % proyeksi November dan 1,4 % perkiraan pada tahun ini. Ekonomi Thailand melemah seiring dengan ekonomi global yang sedang berusaha memulihkan diri dari depresi ekonomi baru-baru ini. Belum lagi situasi politik dalam negeri yang kacau sehingga sektor pariwisata kemudian mengalami kerugian. Thailand juga mengalami perlambatan ekspor dan  penarikan investasi karena situasi domestik yang tidak kondusif. Semua hal itu tentu saja akan berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran yang kemudian menambah jumlah orang yang tidak bisa makan karena ketiadaan uang dan berujung pada indeks angka kemiskinan yang meningkat.
Melihat data di atas penulis sepakat dengan teori ketergantungan, bahwa segala bentuk bantuan luar negeri apalagi yang berupa hutang adalah alat untuk membuat negara miskin dan berkembang semakin bergantung kepada negara maju. Namun, untuk mengaitkan data kemiskinan di Thailand dengan globalisasi, penulis memilih untuk memakai logika umum. Globalisasi adalah tentang persaingan yang akan menghasilkan pihak yang menang dan yang kalah. Pihak yang menang akan sangat ditunjang oleh modal, teknologi, kreatifitas, strategi dan inovasi. Sebaliknya pihak yang kalah dalam persaingan ini akan semakin terpuruk dengaan kekalahannya. Kesenjangan inilah yang kemudian menyebabkan negara berkembang dan miskin semakin miskin dan terbelakang, berharap terhadap sumbangan ngara maju yang sebenarnya selalu memiliki motif ekonomi dan politik di belakangnya.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar